Selamat datang di WEB Pemerintah Desa Masangan Bungah Gresik

Kamis, 05 Juni 2014

Peran Pelaku PNPM tingkat Desa


Peran Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Desa/Kelurahan

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan,  kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. 


Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Pelaku di desa meliputi :

1.     Kepala Desa (Kades)

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa.

2.     Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan  lainnya)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar desa.

3.     Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa sosialisasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris.  Pada saat Musyawarah Desa Informasi hasil MAD keanggotaan TPK dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.  

4.     Tim Penulis Usulan (TPU)

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan  kader-kader desa yang ada.

5.     Tim Pemantau

Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa. 

6.     Tim Pemelihara

Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa perencanaan. Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa. Dalam menjalankan fungsinya, tim pemelihara didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.

7.     Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)

KPMD/K  adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat  dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan.

Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan,  kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. 

Kader dengan kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk memfasilitasi dan membantu TPU membuat penulisan usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader dari perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan, terutama meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan. Kualifikasi kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan membantu Fasilitator Kecamatan dalam tahapan kegiatan dan pendampingan kelompok masyarakat.

8.     Kelompok Masyarakat 

Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok SPP, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dsb.*dj


Sumber : Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan

Tugas dan Tanggung Jawab TPK

TPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk  mengelola dan melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK terdiri dari Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program. Sekretaris dan Bendahara membantu Ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan.
Jika memang diperlukan, TPK dapat menambah tenaga atau anggota sesuai bidang kegiatan yang diperlukan. Tambahan anggota atau tenaga dapat dipilih pada saat musyawarah desa informasi hasil musyawarah antar desa penetapan usulan.


Tugas dan Tanggung jawab TPK adalah :

1.  mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan secara terbuka dan melibatkan   masyarakat, dalam hal :
    -    pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan.
    -    penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya.
    -    pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan.
    -    memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari RTM diutamakan.
    -    pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Fasilitator Kecamatan,
    -    pengawasan dan pengendalian  kualitas pekerjaan,
    -    pembuatan laporan bulanan,

    2.  menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan,
    3.  menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi,
    4.  menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui pertemuan musyawarah desa,
    5.  membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK.
    6.  membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

      a.   Ketua TPK
      Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa. Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
      1. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa
      2. menjelaskan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat
      3. memeriksa dan menandatangani rencana kerja detail dan RPD
      4. memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama Fasilitator Kecamatan
      5. memimpin TPK dalam rapat perencanaan, pra pelaksanaan dan evaluasi.
      6. memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan.
      7. membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarah desa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana.
      8. menandatangani berkas-berkas penarikan dan pencairan dana.
      9. memeriksa dan menandatangani laporan bulanan.
      10. menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Buku Kas Umum, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SF-Kab), Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K),
      11. mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan
      12. mempelajari dan menanggapi terhadap catatan Fasilitator Kecamatan di Buku Bimbingan, meneruskan bimbingan kepada anggota  TPK yang bersangkutan,
      13. wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan  untuk keperluan audit PNPM Mandiri Perdesaan

      b.   Sekretaris

      Tugas dan tanggung jawab sekretaris TPK meliputi:

      1. membantu Ketua TPK dalam melaksanakan tugas-tugas administratif
      2. mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan oleh  TPK
      3. menyajikan informasi tentang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi,
      4. memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel dalam papan informasi
      5. mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi PNPM Mandiri Perdesaan,
      6. menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok
      7. membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan,
      8. memelihara / menjaga semua arsip.
      9. mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh  Fasilitator Kecamatan
      10. membuat catatan seluruh aktivitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

      c.   Bendahara
      Tugas dan tanggung jawab bendahara TPK meliputi :
      1. menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
      2. menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
      3. melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK,
      4. melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan,
      5. membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
      6. melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang,
      7. menyiapkan administrasi untuk pengajuan  dan pengambilan dana PNPM Mandiri Perdesaan,
      8. menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK,
      9. menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran
      10. mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh  Fasilitator Kecamatan

      Rabu, 04 Juni 2014

      Sejara Desa Masangan


      DESA MASANGAN


                  Awal mula terbentuknya Desa Masangan. Di mulai ketika pertengahan abad 16 M. Ketika itu wilayah yang didiami oleh masyarakat desa Masangan saat ini sekitar tahun 1517 merupakan pusat industri. Pusat industri dari berbagai macam prodduksi yang beralokasi di  tegal PANDEAN. Sementara lokasi perdagangan ada di PASARDINAN. Tapi belum tahu nama yang ditempati. Dalam keadaan yang sangat ramai perdagangan industri tersebut, semakin hari semakin berkurang jumlah para pedagang dan industrial lenyap tanpa jejak dan berita. Yang menjadikan risau sang penguasa yang pada saat itu pusat perdagangan dipimpin oleh wanita muda yang menjadi AKUWU (kepala desaa).

                  Situasi dan kondisi yang desas desus tentang berkurang dan hilangnya masyarakat, menjadikan Akuwu bertanya dan berfikir “ ada apa di balik gerangan itu” maka diadakannya musyawarah untuk membahas situasi yang berkembang. Maka dibentuk berbagai seksi untuk menyelidiki dan menganggulangi masalah yang sedang berkembang. Dari berbgai pantauan para telik sendi (mata-mata) dicapai keterangan bahwa peenyebab ulah yaitu seorang raksasa dari jenis jin yang bernama BUTO IJO, yang setiap harinya memangsa beberapa orang penduduk dimalam hari. akhirnya sang akuwu mengambil kesimpulan bahwa untuk mendapat jawaban dari semua ini harus melakukan topobroto atau bersemedi selama 33 hari 33 malam.

      Dan waktu bersemedi menghasilkan sebuah wisik bahwa Buto Ijo harus dimusnahkan dengan cara dijebak didalam sebuah pasangan yang terdiri dari sebuah GROGOL dan JALA RANTAI serta sebuah pedang raksasa yang bernama JOKO MANTRU. Dan semua itu hanya bisa didapat dengan topo broto yang dilakukan didalam sebuah pesanggahan, dan tidak boleh diganggu selama 77 hari, akhirnya pusaka-pusaka tersebut bisa didapatkan pada malam Jum’at kliwon pada malam bulan Syuro tahun Saka.
      Dan semua itu harus menggunakan umpan berupa sepasang anak remaja bule lelaki dan wanita dan harus diberi pengharuman dan penyedap untuk menarik sang Buto. Tak khayal ketika terbangun Buto Ijo yang lapar berusaha untuk mencari mangsa kembali. Tujuh langkah berangkat  sanng buyo mencium bau enak dari yang begitu menggugah selera.
      Dalam hal ini sang Buto ada keinginan untuk makan. Langkah demi langkah telah dilakukan yang akhirnya membawa ke suatu tempat yang ada didalamnya sepasang bule lelaki dan perempuan yang begitu menarik perhatiannya, dalam posisi mengintai dibalik kelihaiannya Sang Akuwu memerintah hulu balangnya untuk menyiapkan pasangan yang dihasilkan dari tapa brata, perintah Akuwu jala rantai harus dikembangkan kearah grogol, tempat sang umpan disiapkan.
      Akhirnya Buto Ijo masuk dalam perangkat jala rantainya, dengan menghentak Buto Ijo sangat marah sampai aungannya bisa didengar sampai kejauhan, Buto Ijo yang memiliki kesaktian mandra guna menggunakan ajian kekrek wojo untuk merobek jala rantai bagian atas, yang akhirnya sang Akuwu dalam keadaan panik, dalam kepanikannya menginginkan agar masalah ini bisa dipecahkan dari gusti kang reksa jagad.
      Dengan perintahnya sang Akuwu, para prajurit tangan kanannya untuk memenggal kepala sang Buto Ijo yang telah merobek jala rantai tersebut sehingga mencuat dari jala rantainya. Secepat kilat pedang Joko Mantru disabetkan kearah leher sang Buto dan terlempar jauh ke bengawan Solo, badannya melayang kesebelah barat tepatnya di desa Mojopuro Wetaan dan pedangnya tertancap di sebuah bukit kemudian menjadi batu yang saat ini dinamakan Pereng Medang, semua hulu bertepuk sorak atas keberhasilan yang mereka capai dan mereka mengadakan pesta 7 hari atas keberhasilannya, diaadakan penobatan dan pergantian nama sang Akkuwu menjadi Nyai Buyut Arum Masangan dan sekaligus tanah kekuasaannya dinamakan tanah Masangan. Dalam menandai wilayahnya sang Akuwu membuat pembakaran, sedang abu yang bertebangan dari pembakaran tersebut dijadikan sebagai tanda dari wilayah Buyut Arum Masangan. Maka sejak saat itu desa itu dinamakan desa Masangan.


      NARASUMBER :
      Nama       : Ainur Rofiq
      Umur        : 46  Tahun
      Jabatan    : Mantan Kepala Desa 

      Note        : data-data pendukung masih diperlukan demi menyempurnakan artikel ini.

      Masangan, Bungah, Gresik

      Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

      Masangan
      —  Desa  —
      Negara Indonesia
      ProvinsiJawa Timur
      KabupatenGresik
      KecamatanBungah
      Kodepos61152
      Masangan adalah sebuah desa di Kecamatan BungahKabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur. Desa ini mempunyai kode bernomor 352512007.

      Penulisan Profil Desa



      Profil Desa


      PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN.
      DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN
      1. Pendahuluan
      dengan ditetapkannya UU 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU 32 Tahun 2004 maka terbukalah kesempatan untuk merumuskan program pembangunan yang dapat menjangkau seluruh lapisan Masyarakat dan Wilayah yang sesuai dengan kebutuhan dan Karakteristik lokal, yang dapat membangkitkan rasa memiliki pada Masyarakat. dan berkelanjutan. serta berdampak pada peningkatan kemampuan dan keberdayaan masyarakat.
      untuk itu harus didukung adanya Instrumen dan sistem yang dapat digunakan untuk mengetahui data kondisi lokal (system) dan adanya dukungan Politis (kebijakan) yang memfasilitasi pengembangan pengetahuan tentang kondisi lokal.
      2. Sejarah Profil Desa
      1996 —> INMENDAGRI nomor 25 tahun 1996 petunjuk pelaksanaan Data dasar Profil desa dan kelurahan
      2003 —> surat mendagri 414.3 / 316 /PMD tanggal 17 Februari 2003 sistem pendataan Profil Desa dan Kelurahan
      2007 —> Permendagri No 12 Tahun 2007 ” Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan “

      KEBIJAKAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN SERTA PEMANFAATANNYA
      1. Pendahuluan
      Data yang valid dan akuntabel merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Namun fenomena selama ini, perhatian terhadap penyusunan data yang akurat tersebut, khususnya data base pada tingkat desa/kelurahan, masih belum optimal. Sebagai contoh dapat dilihat dari perbedaan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, anak putus sekolah maupun jumlah pemilih.
      Mencermati hal ini, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil desa dan kelurahan. Di dalam Permendagri ini diatur mekanisme dan instrumen yang menjadi acuan dalam penyusunan data base suatu desa. Secara umum, dalam penyusunan data profil desa dan kelurahan meliputi kegiatan-kegiatan penyiapan instrumen pengumpulan data, penyiapan kelompok kerja profil desa dan kelurahan, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, publikasi data profil desa dan kelurahan. Selanjutnya dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data sebagai data dasar bersama pelaku pembangunan desa dan kelurahan dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah adminstrasi pemerintahan.
      Dengan demikian, terbitnya Permendagri ini diharapkan selain tersusun data dasar yang akan menggambarkan secara utuh mengenai karakteristik desa/kelurahan, juga tentunya ingin mendorong Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menjadikan data sebagai suatu kebutuhan dalam perencanaan pembangunan.

      2. Peranan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk Perencanaan Pembangunan
      Desa merupakan salah satu unsur kewilayahan terkecil di dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun demikian, desa mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan. Hal ini dikarenakan pada tingkat desa-lah secara faktual aktifitas pemerintahan berjalan dan sebagian besar penduduk penduduk Indonesia masih terkonsentrasi saat ini.
      sudah selayaknya di tingkat desa-lah menjadi pusat aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga penyusunan data dasar dalam mendukung berbagai aktifitas tersebut.
      Mencermati kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan mendayagunakan profil desa dan kelurahan, serta mengembangkannya menjadi pusat data profil desa dan kelurahan di setiap strata pemerintahan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai di tingkat pusat. Data profil desa dan kelurahan yang tersedia di setiap pusat data diharapkan dapat dipergunakan dalam:
      (1)   Penetapan prioritas pembangunan.
      Sesuai karakteristik potensi unggulan desa yang tergambar dalam profil desa dan kelurahan dapat menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan di desa, seperti desa home industri, desa nelayan, desa persawahan, desa wisata, desa perkebunan, desa hutan dan sebagainya.
      (2)   Penentuan kawasan pengembangan desa.
      Salah satu hasil pendataan profil desa dan kelurahan adalah diketahuinya tipologi desa yang diperoleh dari hasil pengolahan data primer tentang potensi sumber daya alam. Sesuai dengan tipologi desa itulah dapat ditentukan kawasan pengembangan potensi desa ke depan. Desa yang mempunyai tipologi yang sama dapat terapkan pembangunan yang berbasis kawasan.
      (3)   Pengembangan instrumen perencanaan pembangunan.
      Adanya tipologi desa juga akan membantu unit kerja lain di luar Pemerintah Desa untuk merumuskan instrumen perencanaan program pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat menjadi lebih tepat sasaran dan komprehensif. Setiap unit kerja pemerintah sebagai user atau pengguna data profil desa dan kelurahan bebas untuk memanfaatkan data profil dalam mengembangkan program kerja masing-masing.
      (4)   Pengembangan model pembangunan berdasarkan pendekatan partisipatif.
      Data profil desa dan kelurahan yang disusun oleh masyarakat dan pemerintahan desa selain memuat segala potensi yang dimiliki masyarakat dan desa, juga memuat permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan data profil desa dan kelurahan, berarti masyarakat telah sejak awal dikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam menjaring aspirasi. Lebih dari itu, menjadikan data yang bersumber dari masyarakat juga akan menghargai apa yang disampaikan secara tertulis oleh masyarakat. Hal ini tentunya akan mendorong masyarakat untuk semakin berinisiatif dan berkreasi guna mewujudkan  desa sesuai yang diinginkan.
      (5)   Pengembangan model kerjasama aparat dan masyarakat dalam pembangunan desa.
      Dengan tersusunnya data profil desa dan kelurahan dengan sendirinya aparat pemerintah akan mengetahui kondisi riil dari masyarakat. Kondisi riil tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam bertindak dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dengan demikian adanya data ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara aparat dan masyarakat terutama dalam merencanakan pembangunan desa.

      3. Substansi Profil Desa dan Kelurahan
      Substansi profil desa dan kelurahan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:
      (1)   Data dasar keluarga, yaitu data yang berisikan profil keluarga yang meliputi data SDM, aset ekonomi dan sosial, kualitas hidup dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan serta peranserta sebagai warga negara, anggota lembaga kemasyarakatan dan berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan sosial yang secara nyata terjadi di setiap keluarga. Data dasar keluarga ini adalah untuk menyediakan data base kualitas hidup manusia Indonesia pada tingkat keluarga, RT, RW, Dusun dan Lingkungan. Melalui data ini diharapkan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) dapat diukur dengan data yang valid dan reliabel serta menjangkau setiap orang di setiap keluarga.
      (2)   Data potensi desa/kelurahan, mencakup segala potensi yang dimiliki desa, yaitu: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana. Adanya data potensi ini akan diketahui tipologi dari masing-masing desa dan potensi yang akan dikembangkan.
      (3)   Data tingkat perkembangan desa/kelurahan, berisikan tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan kelurahan yang dilakukan selama satu tahun dan selama lima tahun. Dari hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan selama satu tahun, akan diperoleh status perkembangan desa yaitu: cepat berkembangberkembanglamban berkembang, dan kurang berkembang.Sedangkan untuk (5) lima tahun akan diperoleh klasifikasi desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada.
      Untuk mengukur tingkat Perkembangan Desa, variabel yang digunakan adalah:
      (1)   perkembangan kependudukan
      (2)   ekonomi masyarakat;
      (3)   pendidikan masyarakat;
      (4)   kesehatan masyarakat;
      (5)   keamanan dan ketertiban;
      (6)   kedaulatan politik masyarakat;
      (7)   peranserta masyarakat dalam pembangunan;
      (8)   lembaga kemasyarakatan;
      (9)   kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan (10) pembinaan dan pengawasan.
      Untuk klasifikasi tingkat perkembangan desa tahunan:
      (1)   Kurang Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut kurang dari 30% dari skor maksimal (4426)
      (2)   Lamban Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut mencapai 30%-60% dari skor maksimal (4426)
      (3)   Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 60%-90% dari skor maksimal (4426)
      (4)   Cepat Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 90% dari skor maksimal (4426)
      Untuk klasifikasi tingkat perkembangan desa lima tahunan:
      (5)   Swadaya: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut kurang dari 60% dari skor maksimal (22130)
      (6)   Swakarya: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut mencapai 60%-80% dari skor maksimal (22130)
      (7)   Swasembada: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 80% dari skor maksimal (22130)
      5. Agenda ke Depan
      Profil desa dan kelurahan telah berguna untuk menunjukkan tingkat pembangunan desa yang secara berjenjang akan dapat menunjukkan perkembangan daerah dan nasional. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun perencanaan program-progam pembangunan desa, membedakan jenis program yang dibutuhkan sesuai tipologi dan masalah desa, serta mengembangkan masyarakat sesuai potensi modal sosial dan fisik yang dimiliki masing-masing desa.

      6. Saran
      ·         Untuk mempercepat tersedianya data profil desa dan kelurahan, perlu komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah menata kembali struktur pendataan, teknik pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan publikasi data profil desa.
      ·         Selanjutnya Pemerintah perlu terus menerus memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menempatkan data profil desa dan kelurahan sebagai input utama dalam manajemen pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

      UU Desa No. 06 Tahun 2014